detikNews

Risma Bisa Jadi Lawan Berat Ahok

Tri Rismaharini (Risma) dipandang bisa jadi lawan berat buat cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama.

Senin, 01 Agu 2016 19:01 WIB

detikNews

Jelang Rapimnas, Golkar Tegaskan Dukung Jokowi Hingga Akhir

Agenda utama Rapimnas Golkar 2016 adalah keputusan mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti.

Selasa, 19 Jul 2016 20:04 WIB

detikNews

KPU Ingin Pendukung Calon Independen Bisa Buktikan Dukungan dalam 14 Hari

KPU ingin agar pendukung independen bisa punya waktu lebih longgar untuk membuktikan kebenaran dukungannya ke PPS.

Rabu, 13 Jul 2016 23:42 WIB

detikNews

KPU Berencana Ajukan Judicial Review UU Pilkada dalam Waktu Dekat

KPU akan ajukan judicial review UU Pilkada ke MK. Apa alasannya?

Selasa, 12 Jul 2016 16:34 WIB

detikNews

Biaya Saksi Pilkada Sampai Rp 2 M, Komisi II: Yang Boleh Uang Transport

Dalam revisi Undang-undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR diatur bahwa saksi diperbolehkan menerima uang untuk transport dan konsumsi.

Kamis, 30 Jun 2016 04:42 WIB

detikNews

KPU Jakarta Beberkan Proses Verifikasi Cagub Independen, Ini Tahapannya

Setelah verifikasi administratif selesai, lalu verifikasi faktual. Proses tersebut dilakukan door to door ke rumah pendukung.

Selasa, 21 Jun 2016 15:52 WIB

detikNews

Dua Jalan bagi Ahok

Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama. Di saat yang sama NasDem, Hanura dan mungkin Golkar juga mendukung.

Senin, 20 Jun 2016 10:03 WIB

detikNews

UU Pilkada Digugat ke MK, Komisi II DPR Tegaskan Tak Jegal Ahok

Teman Ahok menggugat 2 pasal di UU Pilkada yang dianggap merugikan calon independen. Komisi II DPR menepis anggapan itu.

Jumat, 17 Jun 2016 17:14 WIB

detikNews

UU Pilkada Dianggap Kemunduran Bagi KPU yang Merupakan Lembaga Netral

Revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diketok palu oleh DPR RI banyak ditentang banyak pihak.

Sabtu, 11 Jun 2016 10:44 WIB

detikNews

UU Pilkada Perberat Syarat Independen, Bagimana dengan Bekas Napi?

Keputusan MK ini menjadi pertimbangan Panitia Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat saat membahas revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Jumat, 10 Jun 2016 11:56 WIB