Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil gugatan sengketa pilkada Jatim. Hasilnya KPUD Jatim harus melakukan pemungutan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang serta perhitungan ulang di Kabupaten Pamekasan.

Hakim MK memutuskan menolak semua permohonan pemohon. Tidak cukup bukti adanya kekeliruan dan kesalahan dalam perhitungan suara.

Apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati oleh seluruh pihak. Siapa pun pemenangnya nanti harus bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang sudah dititipkan oleh masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini mengadakan sidang pertama sengketa perselisihan hasil Pilkada Jatim dengan nomor perkara 41/PHPU.D-VI/2008.

Pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) resmi mendaftarkan gugatan sengketa pilkada di MK. Pasangan Kaji meminta MK membatalkan perhitungan suara KPUD Jatim.

Tim sukses Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Berbagai bukti dan indikasi kecurangan pun telah berhasil dikumpulkan oleh tim.

Kemenangan pasangan Karsa dalam pilkada Jatim diprotes rivalnya pasangan Kaji. KPU meminta untuk menyelesaikan secara hukum dan tidak melakukan aksi unjuk rasa di jalan.

3 Lembaga survei meleset memprediksikan pemenang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur putaran kedua. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menolak disebut melakukan kesalahan karena sejak awal LSI memang tidak memastikan pemenang.

Hasil perhitungan KPUD Jawa Timur menyimpulkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai pemenang dalam Pilkada Jatim. PPP sebagai salah satu parpol pengusung pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) mencurigai adanya penggelembungan suara.

Kemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008-2013 dimentahkan oleh rivalnya. Khofifah Indar Parawansa keberatan dengan hasil perhitungan yang diumumkan KPUD Jatim.