Hari ini Komisi III DPR dan Menkum HAM Patrialis Akbar membahas Calon Pimpinan (Capim) KPK. Dalam rapat ini, Komisi III bersikukuh pansel menyediakan 10 nama Capim KPK.

Perdebatan 8 atau 10 nama Capim KPK yang diserahkan Pansel KPK masih terjadi di Komisi III DPR. Menkum HAM Patrialis Akbar pun akan dimintai pendapat terkait hal tersebut.

8 Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disampaikan ke tangan DPR. Komisi III DPR berencana menggelar fit and proper test capim KPK pada pekan depan.

Sejumlah anggota Komisi III membantah kabar yang menyebutkan telah menyepakati paket calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pun membantah kabar tersebut.

Masih adanya perbedaan pendapat di internal Komisi III DPR terkait jumlah capim KPK yang diajukan pemerintah, apakah 8 atau 10 orang, tidak menjadi hambatan bagi Komisi III untuk tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan musyawarah.

KPK sedang menjadi lembaga penegak hukum yang seksi untuk diberitakan dan menjadi perhatian publik. Sorotan publik banyak terkait dengan nyanyian Nazaruddin tentang beberapa petinggi KPK.

Politisi Gerindra, Martin Hutabarat mengkritisi penilaian dalam fit and proper test Capim KPK. Menurutnya sistem penilaian dalam fit and profer test harus seperti pada pertandingan tinju. 

Perdebatan soal jumlah calon pimpinan KPK yang dikirim pemerintah ke DPR masih menuai pro kontra. Namun, mayoritas partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi sepakat untuk menerima 8 nama yang diajukan pemerintah.

Komisi III DPR sepakat memutuskan memilih 4 dari 8 calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan Presiden SBY. Semua calon pimpinan mempunyai peluang yang sama.

Pimpinan Komisi III menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR mengenai persiapan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Pimpinan DPR sarankan Komisi III DPR menghindari voting saat memilih pimpinan KPK.