Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama siap menempuh jalur hukum jika PT Godang Jaya membawa masalah pengelolaan sampah ke meja hijau. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Bupati Belitung Timur tersebut pada Selasa (27/10) di Balaikota Jakarta.

Ahok dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan memperbarui kontrak kerjasama pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Uang pengelolaan sampah masuk kantong APBD.

PT Godang Tua Jaya (GTJ) membela diri menghadapi serangan Ahok yang kecewa atas kinerja pengelola sampah di TPST Bantargebang. Berikut 4 jawaban PT GTJ.

Pemprov DKI sudah lama berencana membangun ITF di sejumlah lokasi untuk mengelola sampah dengan memanfaatkan teknologi. Akan tetapi realisasinya masih jauh.

Ahok telah melayangkan surat peringatan (SP 1) kepada PT GTJ selaku pengelola sampah TPST Bantargebang. Ia juga segera menggugat perusahaan swasta itu.

Ahok mengklarifikasi pernyataan pengelola TPST Bantergebang soal penerimaan pembayaran tipping fee sebesar Rp 400 miliar. Nominal itu adalah hasil temuan BPK.

Pemprov DKI berencana membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) di sejumlah lokasi untuk mengurangi ketergantungan ke Bantargebang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian berada di belakang Gubernur DKI Ahok untuk mengusut dugaan penyimpangan dana pengelolaan TPST Bantargebang.

Merasa terganggu dengan dugaan permainan dengan DPRD Bekasi dan selalu disudutkan Ahok soal sampah di Bantargebang, pengelola akan menempuh jalur hukum.

Dirut PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus, pengelola sampah Bantargebang mengaku tidak pernah menerima bayaran mencapai Rp 400 M seperti yang disebut Ahok.