Penyelenggaraan SJSN mengacu pada amanat kesungguhan pemerintah mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan dan suasana yang kondusif bagi investasi dan pembangunan yang salah satunya terwujud melalui implementasi Sistem Jaminan.

Kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan dan suasana yang kondusif bagi investasi dan pembangunan yang salah satunya dapat terwujud melalui implementasi Sistem Jaminan

Komunitas Jaminan Sosial mendesak pemerintah dan DPR melakukan review terhadap UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mereka menyoroti minusnya jaminan perumahan dan pendidikan.

DPR bersikeras agar empat BUMN asuransi dapat melebur menjadi satu. Hal tersebut untuk mempermudah pengelolaan dana masyarakat yang nantinya menjadi beban APBN.

Pemerintah dengan tegas menolak usul DPR untuk meleburkan 4 BUMN asuransi yaitu Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri.

Pemerintah memastikan seluruh masyarakat akan mendapatkan jaminan kesejahteraan pada semester I-2011, setelah diresmikannya UU BPJS

Sedikitnya 3.000 buruh dari berbagai perusahaan di Medan, Sumut menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Gubernur Sumut. Mereka mendesak pemerintah segera memberlakukan UU No. 40 Tahun 2004.

Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meminta 4 perusahaan asuransi BUMN yakni Jamsostek, ASABRI, Askes, dan Taspen melebut jadi satu. Untuk melayani jaminan sosial masyarakat.

DPR bersama pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Melalui UU ini nanti, seluruh warga Indonesia akan mempunyai asuransi, tanpa kecuali.

Jika saat ini pemerintah tidak menyediakan jaminan sosial dan berbagai fasilitas penunjangnya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sesungguhnya pemerintah telah lalai untuk memenuhi hak warga negaranya.