Ada polemik di dalam internal Universitas Indonesia (UI) dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi Abdullah. Atas perbedaan pandangan itu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) selalu siap memfasilitasi.

Kritik pemberian gelar Doktor HC pada Raja Saudi Abdullah menjurus ke arah politisasi. Bagi anggota MWA UI Emil Salim, yang harus dihantam oleh publik adalah ketidakterbukaan UI dalam proses pemberian gelar tersebut.

Mendiknas M Nuh menilai kisruh pemberian gelar Doctor Honoris Causa (HC) kepada Raja Arab Saudi karena hubungan yang tidak harmonis antara Rektorat UI dengan Majelis Wali Amanat (MWA).

Pemberian gelar Doctor Honoris Causa (HC) kepada Raja Arab Saudi, Abdullah, masih terus diperdebatkan. Namun, menurut Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Djoko Santoso, pemberian gelar tersebut sah.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar R Somantri memenuhi panggilan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas Djoko Santoso. Namun dalam agenda resmi, rapat malam ini tidak mengagendakan pembahasan polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Raja Arab Saudi.

Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta UI mencabut gelar Doctor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi, Abdullah, karena yang bersangkutan tidak memiliki kontribusi bagi Indonesia.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Mendiknas M Nuh menjadi mediator kisruh pemberian gelar doktor honoris causa pada Raja Arab Saudi Abdullah di UI.

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emil Salim mengkritik kinerja Rektor UI Gumilar R Somantri dalam mengelola kampus. Gumilar pun menegaskan akan mendengarkan kritik dari Emil Salim.

Gelar Doktor Honoris Causa pada Raja Saudi bukan satu-satunya yang pernah diberikan UI di luar negeri. Ada berbagai pertimbangan mengapa pemberian gelar dilakukan di negara si penerima.

Rektor Universitas Indonesia mengungkapkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Raja Arab Saudi, Abdullah, yang dikritisi banyak kalangan.