Badan Legislasi DPR segera memutuskan kelanjutan revisi UU Pilpres pada Kamis (4/4). Jika revisi UU Pilpres jadi direvisi, maka fokusnya adalah menyangkut Presidential Threshold (PT).

4 fraksi di DPR yakni Golkar, PD, PAN, dan PKB menolak revisi UU Pilpres. Apa alasan mereka?

Ketua Baleg Ignatius Mulyono, meyakinkan bahwa revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

Pembahasan awal revisi UU Pilpres di Baleg DPR sangat alot terkait ambang batas pengajuan capres alias Presidential Threshold (PT). Sebab, hampir semua partai tengah berambisi memunculkan pasangan capres.

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak usulan revisi UU Pilpres. FPD memandang usulan revisi harus untuk kepentingan negara bukan kelompok tertentu.

Badan Legislasi DPR membuang usulan penggabungan Pileg dan Pilpres. Usulan tersebut didorong sejumlah fraksi di revisi UU Pilpres.

Nama Hidayat Nurwahid masuk dalam kandidat capres Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hidayat belum ingin banyak bicara, karena PKS masih harus melewati prahara kasus impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq.

Syarat pencapresan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pilpres disebut cukup tinggi. Dengan syarat tersebut, dikhawatirkan tak banyak muncul tokoh alternatif sebagai capres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersiap mengebut pembahasan revisi UU Pilpres. Diharapkan revisi UU Pilpres tuntas maksimal September 2013.