Seleksi Calon Pimpinan KPK masih berlangsung di Komisi III DPR. DPR pun diharapkan fokus pada masalah integritas dan keberanian Capim KPK.

Calon pimpinan KPK satu persatu mulai mendatangi ruang rapat Komisi III untuk mengikuti tes pembuatan makalah. Kepada wartawan, para calon pun menyampaikan persiapannya.

8 Orang calon pimpinan KPK mulai mengikuti tahap seleksi di Komisi III DPR, Senin (24/10) besok. Untuk seleksi tahap awal, mereka akan diminta membuat makalah.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

"Proses yang terjadi di Komisi III adalah proses yang wajar tujuannya baik supaya semua pimpinan KPK yang dipilih tidak cacat bawaan dari awal," kata Priyo.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.

Kebuntuan sempat terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah kemarin soal jumlah calon pimpinan KPK. Komisi diusulkan mengundang MK untuk mencari jalan keluar hal tersebut.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin mengusulkan agar Ketua KPK Busyro Muqoddas dipilih ulang bersama Capim KPK lainnya. Itu berarti posisi Ketua KPK bisa tidak dijabat lagi oleh Busyro.