Salah satu penyebab kerusuhan di LP Kerobokan karena berlebihnya kapasitas penghuni di tahanan. Karena itu Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM berjanji akan membangun lapas yang kayak huni.

Sejumlah napi LP Kerobokan mengaku ada perlakuan tidak adil oleh petugas terhadap mereka, sehingga memicu kerusuhan. Keadilan yang seperti apa yang dituntut para napi ini, Dirjen PAS Sihabudin mengaku akan menelusurinya.

Kerusuhan di area kantor LP Kerobokan, Denpasar, Bali mengakibatkan seluruh dokumen hangus terbakar. Tak satu pun dokumen yang tersisa.

Petugas LP Kerobokan berusaha menahan para napi masuk ke area kantor. Namun petugas kalah jumlah dengan para napi, sehingga tidak bisa menahan pergerakan para napi.

Kerusuhan di LP Kerobokan menyebabkan seluruh bangunan kantor hangus terbakar. Namun sel-sel tahanan masih utuh.

Meski berangsur kondusif, kondisi LP Kerobokan, Bali, masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Dirjen PAS Kemenkum HAM, Sihabudin pun meninjau langsung ke lokasi.

Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi (meminta penjelasan) tentang pengetatan remisi koruptor yang dirilis Kemenkum HAM. Langkah wakil rakyat itu dinilai sebagai upaya melindungi koruptor sebagai korban kebijakan itu.

Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor dengan alasan melanggar HAM. Apa yang dilakukan beberapa anggota DPR ini mendapat sorotan dan memunculkan anggapan DPR pro koruptor.

86 Anggota DPR resmi mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor ke Pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut menandatangai interpelasi tersebut.

Dirjen Pas Kemenkum dan HAM, Sihabuddin, mengungkapkan kunjungan anggota Komisi III DPR dan Pengacara Rosa ke Rutan Cipinang melanggar aturan. Sebab, kunjungan itu dilakukan di luar waktu kunjungan.