Pertikaian yang kembali pecah di Ambon dinilai karena pemerintah tak menjalankan hasil deklarasi Damai Malino tahun 2001. Jika hasil deklarasi dilaksanakan dengan baik, kekerasan hanya bisa terjadi setelah 30 tahun kemudian.

Kritik terhadap Rektor UI Gumilar dimuat di rilis yang mengatasnamakan mantan anggota senat FISIP UI Ade Armando. Ini juga sebagai klarifikasi kesalahan pemberitaan jika kritik ini dikeluarkan oleh Dekan FE UI Firmanzah.

Gelombang protes terhadap kebijakan Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri disinyalir hanya bermotif politik belaka untuk mengincar jabatannya. Namun hal itu dibantah kelompok yang menentang Gumilar.

Beredar sebundel dokumen rekaman percakapan rencana aksi menentang Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri. Pihak-pihak yang selama ini menentang Gumilar menyebut dokumen yang tersebar adalah pelintiran rektorat.

Komisi I DPR memandang polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari UI untuk Raja Arab Saudi, bisa meluas dan berpotensi merusak hubungan bilateral RI-Saudi.

Pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) pada Raja Saudi masih jadi perdebatan. Wakil Ketua Komisi X, Rulli Chairul Azwar, menilai masalah di UI timbul karena ada kekosongan dalam pengaturan universitas.

Guru Besar Sosiologi UI Thamrin Amal Tomagola kembali kritik Rektor Gumilar R Somantri. Dia menuding, tata kelola UI di bawah Gumilar bermasalah sejak 3 tahun terakhir. Pengelolaan terlalu personal dan tak transparan.

Perkenalkan saya berinisial MSS adalah salah seorang staf pengajar tidak tetap Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang sampai hari ini tidak pernah mendapatkan kejelasan perihal status saya sebagai dosen tidak tetap.

Dekan-dekan Universitas Indonesia yang tergabung dalam forum pemerhati UI menghadap Komisi X DPR. Mereka menyampaikan protes atas pemberian gelar Doctor Honoris Causa untuk Raja Saudi oleh Rektor UI.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku jadi mediator kisruh pemberian gelar doktor HC pada raja Arab Saudi Abdullah oleh rektor UI Gumilar Sumantri. Namun, hal itu dilakukan atas inisiatif pribadi, bukan berdasarkan perintah presiden.