Badan Intelijen Negara (BIN) memanggil intelijen AS di Indonesia terkait isu penyadapan pejabat. Ini hasil klarifikasi tersebut.

Di tengah kehebohan penyadapan AS terhadap sekutunya, muncul laporan Inggris juga melakukan operasi spionase. Disebutkan bahwa Inggris menyadap pemerintah Jerman dari kedutaannya di Berlin.

Kedubes AS dan Australia di Jakarta sudah dipanggil Menlu Marty Natalegawa. Mereka diminta memberikan penjelasan soal aksi penyadapan yang dilakukan. Tapi jawaban yang diberikan hanya normatif. 

Di antara masalah yang dinilai sensitif dan menjadi pilihan berita media massa adalah masalah penyadapan yang dilakukan oleh khususnya AS. Penyadapan berita adalah permainan klasik dinas intelijen. Penyadapan adalah salah satu alat dalam aktivitas spionase asing terhadap negara yang menjadi sasaran penyelidikannya.

Penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia dianggap menyalahi norma hubungan diplomatik. Karena itu wajar pemerintah Indonesia mengajukan protes atas penyadapan ini.

Kedubes AS dan Australia di Jakarta diinformasikan menaruh fasilitas penyadapan yang menyadap jalur komunikasi di Indonesia. Para pejabat di Indonesia bereaksi atas adanya informasi mengenai fasilitas penyadapan itu. Ini reaksi mereka.

Kepala Badan Intelejen Negara (Ka BIN) Marciano Norman telah memanggil pihak intelejen Amerika Serikat di Jakarta. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi penyadapan yang dilakukan Kedubes AS.

Amerika Serikat dan Australia terungkap melakukan penyadapan melalui kedutaannya di Jakarta. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia tentunya tidak senang dengan apa yang dilakukan kedua negara.

Kedubes AS dan Kedubes Australia di Jakarta diinformasikan memiliki fasilitas penyadapan pada jalur komunikasi di Indonesia. Menhan Purnomo Yusgiantoro sempat dengan tegas menyatakan penyadapan itu tidak ada. Namun kini, Menhan akan mericek lagi ke Lemsaneg.

Amerika Serikat dan Australia terungkap telah menggunakan fasilitas penyadapan melalui kedutaan masing-masing di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.