Sejumlah anggota Komisi III DPR akan melaporkan 5 Pimpinan DPR ke Badan Kehormatan DPR siang ini. Pimpinan dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dengan calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo pada 6 Oktober lalu.

Setengah politisi Senayan di Komisi III mengajukan nota protes kepada Ketua DPR Marzuki Alie untuk kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Aksi tersebut diakui adalah aksi individu anggota DPR, bukan atas nama Komisi III.

Ketua DPR Marzuki Alie akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena mengundang calon Kapolri Komjen Timur Pradopo sebelum fit and proper test. Marzuki menilai aksi itu liar.

Anggota Komisi III DPR yang menandatangani mosi tidak percaya akan melaporkan Ketua DPR Marzuki Alie ke BK DPR. Marzuki dianggap telah melakukan tindakan tidak etis karena mendahului fit and proper test calon Kapolri yang seharusnya dilakukan Komisi III DPR.

Peluang Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri belum tentu berjalan mulus. Kemungkinan Timur masih bergantung pada fit and proper test yang akan dilakukan DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menjadi ketua rombongan studi banding Panitia Kerja RUU Keimigrasian ke Inggris. Dalam kunjungan tersebut, Aziz membantah ada anggotanya yang jalan-jalan ke makam Lady Diana.

Komisi III DPR menggelar fit and proper test terhadap 6 calon hakim agung. Dari jumlah tersebut, akan dipilih dua hakim agung yang mampu bekerja dengan baik, termasuk dalam hal penanganan perkara.

Perjalanan ke luar negeri anggota dewan sering luput dari pengamatan publik. Rombongan Komisi III DPR yang akan studi banding ke Kanada pun siap menyampaikan pada publik tentang tujuan keberangkatan mereka.

Para politisi Senayan tidak terima jika kunjungan kerja mereka ke luar negeri, terus dipersoalkan. Menurut mereka, tidak hanya DPR yang sering pergi. Lembaga pemerintah juga sering melakukan itu, termasuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panitia Kerja RUU Keimigrasian Komisi III DPR akan berangkat ke Inggris dan Kanada pada Selasa mendatang. Meski keberangkatan tinggal 3 hari lagi, namun rencana itu kian tidak jelas. DPR malah terkesan saling lempar tanggung jawab.