Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan tuntas selesai tahun 2029. Tahun 2014 baru BPJS tahap I (Askes) yang akan melayani jaminan sosial dengan modal awal Rp 2 triliun.

Masa sidang pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) habis 28 Oktober nanti. Namun hingga kini belum dicapai titik temu final.

Pemerintah siap membuat BPJS berjalan mulai 2016 dengan modal awal Rp 2 triliun. Empat BUMN Asuransi yaitu ASABRI, Askes, Jamsostek, dan Taspen bakal digabung.

Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mendesak agar RUU BPJS segera disahkan. Ia berharap UU BPJS kelak memperbaiki pelayanan kesehatan kepda rakyat.

Seluruh fraksi dalam Pansus BPJS menyepakati hanya BUMN asuransi PT Asuransi Kesehatan (Askes) dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). PT Askes menjadi BPJS 1 dan PT Jamsostek menjadi BPJS 2, sementara Taspen dan Asabri menyusul.

Rapat internal Pansus BPJS DPR yang berlangsung di Komisi IX, Rabu (21/9) malam, berakhir tanpa kesepakatan. Satu fraksi dari sembilan fraksi yang ada di Pansus BPJS dikabarkan menolak untuk bersepakat dan mendukung penuh usulan pemerintah. Rapat internal pun akan dilanjutkan, Kamis (22/9) siang ini.

Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Bulan yang secara kultural dijadikan masyarakat sebagai ajang evaluasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY.

Tarik-menarik antara Pansus BPJS DPR dengan pemerintah terus terjadi. Terutama dalam menentukan apakah BPJS yang akan terbentuk terdiri dari BPJS I dulu terdiri dari BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian), atau sekaligus berbarengan dengan BPJS II (Pensiun dan Tunjangan Hari Tua/JHT).

ICW meminta data informasi tentang investasi dana titipan yang dikelola PT Jamsostek. ICW ingin mengetahui kesiapan perseroan menghadapi peleburan 4 BUMN mejadi BPJS.

Jamsostek masih menolak rencana penggabungan bersama 3 BUMN asuransi lain untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apalagi saat ini kekayaan Jamsostek mencapai Rp 648 triliun.