Secara esensi, tiga poin sudah sepakat dan lima lainnya hanya dari pemerintah yang belum sepakat. RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah memasuki babak-babak akhir pembahasan. Hingga Rabu (6/7), masih ada pembahasan yang belum menemukan titik temu, yakni tentang transformasi Badan Usaha Milik Negata (BUMN) asuransi, masing-masing PT Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri. Berikut ini adalah prinsip dan pokok-pokok pikiran tentang transformasi BUMN asuransi yang belum disepakati:Pertama, transformasi/peralihan tidak boleh menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak menghilangkah hak-hak normatif pekerja di 4 BUMN asuransi.Kedua, transformasi/peralihan tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 BUMN asuransi.Ketiga, transformasi/peralihan tidak boleh membuat program yang diikuti peserta lama di 4 BUMN asuransi menjadi stagnan atau terhenti.Keempat, transformasi/peralihan satu peserta BPJS hanya membayar satu kali untuk setiap program yang diikuti.Kelima, transformasi/peralihan harus memiliki batasan waktu yang jelas.Keenam, transformasi/peralihan dikawal oleh direksi 4 BUMN asuransi, yang koordinator pengawasannya ditunjuk langsung oleh pemerintah.Ketujuh, transformasi/peralihan tidak boleh membatalkan investasi yang sudah berjalan sesuai kewenangan yang berlaku.Kedelapan, transformasi/peralihan yang berlanjut dalam proses pengalihan aset dari dana jaminan sosial yang ada di 4 BUMN asuransi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.Hingga Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) BPJS Selasa (5/7) malam, baik DPR maupun pemerintah sudah sama-sama sepakat untuk menyetujui esensi dari tujuh (dari delapan) pokok pikiran transformasi. Hanya poin 5 yang masih belum disepakati oleh pemerintah.

Penjahat jalanan kembali beraksi di Pasuruan. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang anggota TNI berpangkat Serma. Motor Yamaha Vision yang ditunggangi anggota Koramil Bangil ini dirampas para penjahat.

Diharapkan transformasi BUMN Asuransi bisa tuntas dibahas Rapat Konsultasi yang digelar Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah dan Pimpinan DPR, Jumat lalu, sepertinya tidak diantisipati dengan baik oleh pemerintah. Buktinya, pada Jumat dan Sabtu (1-2/7), yang seharusnya diagendakan untuk melakukan konsinyering antara Panja BPJS dan Pemerintah di Hotel Aryaduta Tangerang, pasca rapat konsultasi itu, nyatanya tidak berlalu begitu saja.Rapat yang berlangsung Jumat malam hanya berlangsung sangat singkat. Pemerintah yang seharusnya memberikan paparannya, tidak siap. "Akhirnya rapat Jumat malam tidak menghasilkan apa-apa," kata anggota Panja BPJS, Rieke Dyah Pitaloka, di Jakarta, Minggu (3/7). Dengan kondisi itu juga, rapat konsinyering yang rencananya akan dilanjutkan Sabtu, dibatalkan, dan diputuskan untuk berlanjut pada Senin (4/7) pagi.Pembahasan RUU BPJS memang kembali tersendat. Rapat Konsinyering yang seharusnya menghasilkan keputusan konkret justru membuat anggota DPR berang. Juru bicara Eselon I pemerintah yang biasanya datang, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P. Nasution tidak hadir karena sedang bertugas ke Brazil.Perwakilan yang datang ketika itu, mengaku tidak diberi mandat untuk mengambil keputusan. Padahal, saat itu pembicaraan cukup penting karena menyangkut masalah transformasi BUMN Asuransi (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri). Terlebih lagi dengan pernyataan pihak BUMN Asuransi yang cenderung melecehkan DPR, dengan menyebut BPJS sebagai titipan asing. Padahal, BPJS diinisiasi oleh DPR.

Setelah sempat tertunda karena masalah birokrasi bulan lalu, akhirnya pemerintah mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan.

RUU BPJS harus sudah selesai dibahas pada 15 Juli mendatang. Namun hingga kini pembahasan RUU tersebut belum rampung. Pimpinan DPR pun akan memanggil Menkeu Agus Martowardoyo dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk membahas hal ini.

Menkeu Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah PNS yang terus meningkat. Tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

Sebanyak 23 BUMN membentuk Forum Investasi sebagai wadah percepatan investasi khususnya di infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan optik, kereta api, serta KRL Cyrcle Line.

Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peristiwa ini membuat saya kecewa sebagai salah satu nasabah Standard Chartered Bank (SCB). Beberapa minggu yang lalu saya beserta keluarga mendapat teror telepon dari debt collector SCB.

Polda Metro Jaya meringkus dua orang anggota spesialis pembobol mesin ATM. Dari keterangan keduanya diketahui modus pembobolan ATM dengan cara mematikan mesin ATM.