MS Kaban membantah telah menerima suap Rp 17,5 miliar dari PT Masaro Radiokom. Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) ini menilai, tudingan itu hanya sekadar pengalihan isu dari upaya kriminalisasi KPK.

Istri Nurcholih Madjid (Cak Nur) nun di Washington DC sana tengah bersedih. Dia sedih mendengar Kapolri Jenderal BHD mengaitkan Chandra M Hamzah, MS Kaban, dan Cak Nur, dalam kaitan kasus dugaan suap di PT Masaro Radiokom.

Kapolri mengaitkan Chandra M Hamzah, MS Kaban, dan Cak Nur, dalam kaitan kasus dugaan suap di PT Masaro Radiokom. Kerabat Cak Nur pun geleng-geleng kepala, berang, dan menilai Kapolri sangat ngawur.

Nama mantan Menhut MS Kaban terlibat suap Rp 17,6 miliar makin nyaring di forum raker Komisi III DPR dengan Kapolri. Polri mengaitkan suap Kaban dengan kasus Chandra dan Bibit.

Kapolri mencurigai tidak dicekalnya Dirut PT Masaro Putronefo bersamaan dengan pencekalan terhadap Anggoro Widjojo, yang merupakan komisaris perusahaan itu. Ada dokumen menunjukkan data Kapolri tidak valid.

KPK menepis rumor yang beredar bila Anggoro Widjojo dikenai status tangkal ke Indonesia. Komisi Antikorupsi hanya memberlakukan status cegah ke luar dari Indonesia.

Polri menjerat Chandra dan Bibit dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Ternyata  KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) sudah memaparkan proses penyidikan kasus Bibit dan Chandra di depan Tim 8. Nama Kaban disebut-sebut. Namun, Mabes Polri belum bisa menjelaskan hal itu.

Menhut baru Zulkifli Hasan berjanji akan mengkaji izin pengelolaan Tangkuban Parahu oleh PT Graha Rani Putra Persada yang sempat dikeluarkan melalui SK Menhut terdahulu.

Kisruh pengelolaan Tangkuban Perahu memasuki babak baru. Seiring bergantinya Menteri Kehutanan dari M.S Kaban ke Zulkifli Hasan, peluang pemda ikut mengelola Tangkuban Perahu terbuka lebar.