Presiden Jokowi memerintahkan dibentuknya tim khusus yang menangani langsung kasus perbudakaan Anak Buah Kapal (ABK) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Para ABK Myanmar mengaku diperlakukan tak adil selama bekerja di kapal Thailand. Mereka dipaksa bekerja selama 22 jam, gaji kecil, bahkan kadang disiksa. Perintah itu semua datang diduga dari tekong alias pemimpin kapal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas soal kasus perbudakan di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratas dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Jumlah ABK asal Myanmar yang ingin pulang setelah menjadi korban perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, bertambah. Setelah berhasil mengevakuasi 320 orang, kini ada 24 tambahan baru yang dievakuasi dari Dobo.

Dugaan penyiksaan terhadap ABK Myanmar di Benjina terkuak. Yopi, sang algojo berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya.

Sempat dikabarkan ada kuburan massal khusus bagi para ABK asal Myanmar yang diduga dianiaya di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Namun pihak perusahaan membantahnya. detikcom mendatangi tempat tersebut. Begini penampakannya.

PT PBR menjawab pengakuan puluhan ABK asal Myanmar tentang jam kerja yang tak manusiawi, gaji yang tak dibayar, hingga masalah penyiksaan.

Tim Satgas Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing kini berada di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Mereka memeriksa beberapa kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Setidaknya 54 orang tewas setelah kapal pukat ikan tenggelam di Laut Okhotsk, Far East, Rusia. Sebanyak 15 orang lainnya hingga kini belum ditemukan.

Pemerintah Thailand langsung merespons kasus laporan perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku dengan mengirim tim lokasi di Kepulauan Aru.