Kepolisian Filipina menangkap buronan teroris Dino Amor Pareja yang berada di balik serangkaian pemboman di Manila dan rencana serangan terhadap Amerika Serikat (AS). Dino yang juga buronan intelijen AS, merupakan murid Dulmatin buronan Bom Bali I.

Diskotek Sari Club luluh lantak akibat peledakan bom Bali 2002. Sejak peristiwa tersebut hingga saat ini, lahan bekas Sari Club masih terkatung-katung. Ditenggarai karena status tanah tersebut masih belum jelas hingga sekarang.

Perdana Menteri  Australia Kevin Ruud berencana membangun Taman Perdamaian di lokasi bom Bali I 2002 lalu, kafe Sari Club. Namun, Pemkab Badung tidak memiliki rencana serupa karena telah membangun Monumen Bom Bali.

Setiap peringatan tragedi bom Bali I, lahan bekas Sari Club di Kuta selalu dikunjungi keluarga yang ingin mengenang. PM Australia Kevin Rudd tidak setuju terhadap ide pembangunan klub malam dan restoran di lahan eks Sari Club.

Dr Azahari memberikan iming-iming menggiurkan pada calon pengikutnya. Calon pengikut yang bersedia berjihad akan diberikan uang Rp 2 miliar. Bila si pengikut tewas, keluarga akan mendapat Rp 10 juta per bulan.

Mantan Menteri Luar Negeri Alexander Downer bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Ia mempertanyakan keamaan Bali pasca ledakan di hotel JW Marriott dan Rizt-Carlton.

400 Lebih teroris teleh divonis di pengadilan selama operasi antiterorisme yang digalakkan pasca bom Bali 2002. Separo di antaranya telah kembali ke masyarakat.

Densus 88 Mabes Polri masih mengepung rumah milik Mohzahri (70) di Temanggung. Ada 3-4 orang bersenjata yang masih bertahan di rumah tersebut, salah satunya diduga Noordin M Top.

Kesimpulannya efek peledakan bom JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton tidak terlalu signifikan menimbulkan ketakutan. Terutama masyarakat asing dan dunia usaha. Proses recovery relatif singkat. Bahkan, diprediksikan dalam hitungan pekan atau bulan.

Secara historis PK adalah upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana (offender) atas adanya fakta suatu novum maupun sebagai kontrol atas adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.