Hasil survei dari LSI menyatakan Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan kinerja. Namun hal itu langsung dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Waktu pengumuman hasil survey LSI tentang turunnya popularitas Presiden SBY yang bertepatan gencarnya isu reshuffle, memunculkan kecurigaan. Bisa jadi survey itu dibuat untuk kepentingan pihak yang mengincar posisi dalam KIB II.

Jika kedua hal tersebut dianalisis secara teliti, keduanya sebenarnya mempunyai nilai positif terhadap KPK. Keduanya bertolak dari kecintaan kepada KPK, bahkan mungkin dapat disebut sebagai kecintaan yang berlebih-lebihan.

Proses penyidikan oleh KPK terhadap buronan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin perlu didampingi oleh Komite Etik KPK. Sebab, tersangka dugaan suap proyek wisma atlet Sea Games menyeret-nyeret sejumlah pejabat KPK.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin ikut menanggapi hasil jajak pendapat LSI. Lukman mempertanyakan motif dan siapa dibalik survey yang menyebut dukungan terhadap KPK menurun.

KPK menghargai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mengatakan dukungan masyarakat terhadap KPK menurun akibat kasus Nazaruddin. Namun survei itu dianggap tidak fair selama kasus Nazaruddin masih dalam proses.

LSI sepakat bahwa KPK merupakan lembaga ad-hoc dan karena itu bisa saja sewaktu-waktu dibubarkan. Namun perlu indikator baru yang bisa dijadikan alasan kuat membubarkan KPK, yaitu membaiknya index korupsi Indonesia.

Kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang adalah tantangan bagi KPK memulihkan kredibilitasnya. Makin lama kasus itu diusut, makin berkurang pula kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas KPK mengalami penurunan. Penurunan kepercayaan ini terjadi saat melihat KPK berhadapan dengan kasus korupsi oknum politisi parpol besar atau berkuasa.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono anjlok. Hasil survei pada 1-7 Juni 2011 yang dirilis pada Ahad (26/6) dan menjadi head line Harian Fajar.