MPR mengagendakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla 20 Oktober. Dalam pelantikan tersebut, MPR turut mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden.

Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo kepada media asing menebar ancaman akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai pernyataan itu bersifat personal.

KPU hari ini menyambangi pimpinan MPR dalam rangka persiapan pelantikan Jokowi-JK. KPU ingin memastikan tak ada hambatan di even akbar itu.

Jokowi-JK akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mempersiapkan hal tersebut, komisioner KPU hari ini mendatangi pimpinan MPR.

Jokowi-Jusuf Kalla memang baru akan dilantik pada 20 Oktober 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019. Namun tantangan-tantangan serta hambatan yang akan dihadapi oleh Jokowi-JK sudah terpampang di depan mata. Apa sajakah tantangan tersebut?

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

MK telah menolak gugatan Tim Prabowo-Hatta terhadap Pilpres 2014. Namun sekelompok pengacara yang berkukuh melanjutkan sengketa hasil Pilpres 2014.‎

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Prabowo dan memantapkan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2014. Jalan Jokowi-JK mantap menatap tangga Istana tidaklah mudah.

Selain melalui jalur hukum, Prabowo-Hatta yang telah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014 oleh KPU juga akan menempuh jalur politik. Politikus Partai Demokrat pro Jokowi, Ruhut Sitompul yakin manuver politik itu tidak akan berhasil menjegal pemerintahan Jokowi.

Meskipun menolak pelaksanaan hasil Pilpres, Prabowo tetap menempuh jalur hukum menggugat hasil Pilpres 2014. Langkah hukum pertama ditempuh yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).