Masalah pertanahan dalam berbagai proyek infrastruktur bukan hanya dialami Indonesia, namun sempat dialami oleh Korsel.

Korsel punya pengalaman dan permasalahan yang sama dengan Indonesia pada 20 tahun lalu soal pertanahan, termasuk soal integrasi pemetaan kawasan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan sebagian besar lahan pertanian yaitu sawah berada di Pulau Jawa.

Pemerintah akan menyusun peta tunggal atau one map untuk sebuah kawasan yang berdekatan, misalnya Jabodetabek. Selain untuk membuat pembangunan lebih satu 'nafas', peta ini juga berfungsi untuk banyak hal misalnya penentuan upah.

Hari ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi menggelar rapat membahas one map policy. Artinya, daerah yang berdekatan seperti Jabodetabek perlu sebuah peta bersama agar pengembangannya bisa satu 'nafas'.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan kebijakan satu peta lahan (one map policy) tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan dua hal penyebab lambatnya pembangunan di daerah. Yaitu birokrasi perizinan yang berbelit dan tumpag tindih kewenangan antar lembaga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah melaporkan LHKPN ke KPK. Ferry juga meminta masukan dari pimpinan KPK terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di kementeriannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengajak semua pihak untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan lahan. Sebab, menurutnya keberhasilan pangan tidak hanya bergantung pada kesuburan lahan.

Sebanyak 60% kasus hukum di Indonesia berkaitan dengan sengketa tanah. Ada rencana mengubah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria.