Forum Umat Islam (FUI) yang melakukan Apel Siaga Umat di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (1/3), membubarkan diri dengan tertib. Mereka meninggalkan lokasi aksi usai perwakilan bertemu komisioner KPU. 

KPU menegaskan WNA pemilik e-KTP tidak memiliki hak pilih. Mereka hanya memiliki kartu sebagai identitas.

KPU siap melakukan audit forensik IT, namun KPU juga menegaskan penghitungan suara tidak bergantung pada IT.

Sekjen FUI Al-Khaththath memuji KPU selepas bertemu dengannya. KPU disebut berkomitmen untuk menjunjung independensi.

Sejumlah hal disoroti massa FUI saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

"Nanti akan muncul capres gila, cawapres gila. Kemudian, kalau idiot boleh milih, boleh juga ada caleg idiot, capres idiot, cawapres idiot," ucap Al Khaththath.

Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan akan membubarkan KPU jika tidak netral. KPU mengatakan tudingan tersebut tidak bijak.

Sekjen FUI Al Khaththath meminta massa yang aksi di KPU untuk menggunakan hak pilih saat Pemilu 2019. Mereka harus mematuhi ulama dan hasil Ijtimak Ulama.

"Awal April perwakilan akan hadir meminta hasil audit forensik IT, dan kalau hasilnya nanti tidak clear maka akan mundur pasangan calon 02," kata Sekjen KPU.

Polisi mulai membuka kembali Jalan Imam Bonjol yang sempat ditutup karena aksi massa Forum Umat Islam (FUI).