"Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujarnya dikutip, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah izinkan WNA jadi direksi BUMN, KPK wajibkan laporan harta kekayaan. Prabowo sebut perlu eksekutif terbaik untuk efisiensi dan standar internasional.