Pemerintah izinkan WNA jadi direksi BUMN, KPK wajibkan laporan harta kekayaan. Prabowo sebut perlu eksekutif terbaik untuk efisiensi dan standar internasional.
KPK mengungkapkan tak punya kuasa menindak pejabat negara yang tidak patuh terhadap tenggat waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).