"Apabila ada masalah dan kader partai dianggap tahu, maka partai berhak memanggil kader tersebut untuk diminta klarifikasi," ujar Pius Lustrilanang.

Kebijakan APBN yang dikeluarkan Badan Anggaran DPR selama ini cenderung bermasalah dan rawan kolusi. Membubarkan lembaga ini bukan solusi.

Ahli pidana dai Universitas Hasanuddin Tommy Sitohang mengatakan di sidang praperadilan tidak perlu sibuk membahas alat bukti. Namun, kuasa hukum Susno menolak pendapat itu. Bahkan menantangnya berdebat.

Fraksi PKS belum menentukan nama-nama yang akan menduduki alat kelengkapan di DPR. FPKS baru akan mengumumkannya setelah Majelis Syuro menggelar rapat pada Jumat, 16 Oktober.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) sejak Sabtu (29/8) hingga Senin (31/8) mendatang akan menyelenggarakan orientasi untuk 132 calon terpilih senator periode 2009-2014 di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta.

Terdakwa II kasus korupsi pengadaan automatic fingerprints identification system (AFIS) Depkum HAM, Apendi, mendesak mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dijadikan terdakwa.

Bos PT Royal Standar Untung Sastrawijaya, rekanan anggota KPU Daan Dimara, membantah menyuap KPU terkait korupsi segel surat suara Pemilu 2004. Dakwaan JPU tidak mendasar.

Sikap hakim agung men-judicial review UU KY, menafikan ruh perubahan dunia peradilan. Mereka lupa dengan usulannya sendiri. Seperti menjilat ludahnya sendiri.

PDIP meminta MK dengan kewenangan yang dimilikinya untuk membukakan akses bagi partainya atas data penghitungan suara di PPK dan PPS.

Ujian listening Bahasa Inggris banyak dikeluhkan peserta UAN karena buruknya fasilitas. Ini membuat siswa berpeluang tidak lulus.