Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat antikorupsi, Saldi Isra, menilai langkah SBY yang tidak melindungi kadernya yang terindikasi melakukan korupsi patut diapresiasi.

Sejumlah negara yang hadir dalam konferensi internasional antisuap di dunia bisnis internasional di Bali sepakat memperlakukan koruptor bak teroris. Perlakuan seperti ini dinilai cocok untuk teroris kelas kakap.

Sejumlah kader Demokrat disebut-sebut terlibat dugaan suap di Kemenpora. PD diminta terbuka untuk membuktikan ada tidaknya keterlibatan kadernya, kalau tidak mau dipandang sebagai partai pelindung koruptor.

Mirdo Rosalina Manulang, tersangka kasus suap Kemenpora berganti pengacara. Sempat muncul dugaan pergantian ini karena adanya tekanan dari politisi kuat. Bagaimana sikap KPK?

Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung merilis setidaknya ada 110 hakim yang dikenai sanksi. Perinciannya, sebanyak 33 hakim dihukum berat, 13 hakim dihukum sedang, dan 64 hakim dihukum ringan.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Seharusnya Mega datang saja untuk memberi teladan.

Ketua Komite Banding Pemilihan Exco, Wakil Ketua dan Ketua Umum PSSI, Tjipta Lesmana, berkilha bahwa keputusan tidak lazim yang dibuat pihaknya adalah karena banyaknya tekanan dan intimidasi.

Idealis dan pragmatis. Sikap itu ditengarai masing-masing melekat di kedua kaki PKS. Dalam berkecimpung di dunia politik, PKS pun dinilai aktif bermain di kedua kaki.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya batal memenuhi panggilan KPK. Meski begitu, tersangka kasus penyuapan pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Max Moein masih berkeinginan agar KPK bisa menghadirkan mantan presiden RI tersebut.

Kehadiran Megawati Soekarnoputri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai akan menguntungkan PDIP. Ketua Umum PDIP itu justru bisa menjelaskan sikap partai terkait kasus tersebut di depan KPK.