Penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menuai pro dan kontra. Penunjukan yang tidak melibatkan KPK dan PPATK dinilai menghilangkan semangat antikorupsi.

Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, Kontras dan MaPPI UI meminta kejelasan Presiden Jokowi atas penunjukan HM Prasetyo jadi Jaksa Agung. Penunjukan Prasetyo yang juga politisi NasDem ini dinilai kemunduran hukum.

Kebijakan ini berarti akan menumpuknya jumlah para pencari suaka yang datang ke Indonesia. Keberadaan mereka akan menjadi permasalahan tersendiri baik sosial, ekonomi ketertiban dan keamanan.

Tol laut butuh dukungan kapal-kapal berukuran besar, selain itu butuh dukungan pesawat terbang dan bandar udara (bandara).

Presiden Jokowi harus menyampaikan ketegasan Indonesia dalam KTT ASEAN di Myanmar dalam dua isu penting. Yaitu dalam isu ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan isu konflik Laut China Selatan.

Kabar Front Pembela Islam (FPI) menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI, sudah terdengar ke negara tetangga. Bahkan media Singapura, harian The Straits Times memuat berita tersebut. 

Sampai saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Apalagi jumlah perokok di Indonesia makin meningkat tiap tahunnya.

Bahasa Inggris logat Jawa alias 'Java-English' yang dilafalkan Presiden Jokowi dalam CEO Summit dalam rangkaian APEC 2014 di Beijing menjadi pembicaraan. Namun, pakar bahasa menilai dialek Jokowi itu wajar sebagai konsekuensi dari bahasa Inggris yang menjadi bahasa milik dunia.

Presiden Jokowi memakai bahasa Inggris dengan dialek Jawa saat berbicara di depan CEO Summit dalam rangkaian APEC 2014 di Beijing. Logat Jawa itu dinilai tidak masalah selama apa yang dikatakan Jokowi sampai pada para audiensnya.

Ada aturan di Undang-undang yang mengharuskan Presiden berpidato dengan bahasa Indonesia di forum-forum resmi internasional. Apakah Presiden Jokowi melanggar aturan?