Pihak Jamsostek menolak keras rencana penggabungan 4 BUMN asuransi demi pembentukan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Penggabungan tersebut lebih banyak mudaratnya.

"Kami juga minta Presiden menggunakan kewenangan untuk menegur para menterinya yang terkesan ogah-ogahan membahas RUU, terutama BPJS," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Presiden SBY bertemu dengan pimpinan DPR di Wisma Negara. Pertemuan membahas penyelesaian RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah dan DPR saat ini masih terus membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan dalam masa sidang selanjutnya.

Indonesia tak perlu terburu-buru untuk membentuk BPJS. Di negara-negara maju, BPJS hanya menjadi pemicu krisis karena negara harus menanggung semua jaminan sosial.

Pemerintah akan kehilangan 'mainan' saat peleburan empat BUMN asuransi, Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen, untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pembahasan RUU BPJS masih mandek. Pemerintah dan DPR masih belum sepakat soal penggabungan empat perusahaan asuransi yakni Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Pimpinan DPR tidak yakin dalam 4 hari ke depan RUU BPJS dapat disahkan. Karena itu, DPR akan berupaya agar pembahasan RUU diperpanjang hingga masa sidang berikutnya.

Pemerintah meminta waktu pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperpanjang. Hal ini agar rencana pendirian BPJS bisa dilakukan dengan matang.

Rieke mendesak pemerintah membuka berapa banyak uang rakyat yang ada di keempat BUMN dan bagaimana posisi keuangannya. Empat BUMN asuransi (PT Taspen, Askes, Jamsostek, dan Asabri) bukan perusahaan pelat merah yang gemilang. Bukan perusahaan yang memberikan dividen tinggi kepada negara. Bahkan sejak tahun 2008 keempat BUMN tidak menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan profit oriented."Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus beralibi atas keempat BUMN ini. Keempat BUMN ini tidak gemilang," kata anggota Komisi XI Dolfie OFP yang juga anggota Pansus Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Jurnalparlemen.com, Senin (18/7).Begitu juga pendapat Rieke Dyah Pitaloka, anggota Pansus dan Panja RUU BPJS yang juga rekan sefraksi Dolfie. Menurut Rieke empat BUMN yang diusulkan DPR untuk dilebur menjadi BPJS ini memiliki aset Rp 190 triliun dari aset awal Rp 2 triliun. Yang sampai saat ini tidak pernah transparan menyampaikan bagaimana pengelolaan dan kondidi keuangan milik pekerja dan pensiunan."Uang triliunan ini masyarakat yang membayar. Milik pekerja, pensiunan TNI. Bukan milik negara seperti BUMN lainnya," katanya.Terkait aset dan berapa uang pekerja dan pensiunan, Rieke mendesak pemerintah yang diwakili Kementerian BUMN membuka berapa banyak uang rakyat yang ada di keempat BUMN dan bagaimana posisi keuangannya."Selama ini keempat BUMN ini tertutup, begitu juga dengan pemerintah. Padahal menjadi hak mereka yang menaruh uangnya di empat BUMN ini untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangannya," kata anggota dewan dari Dapil Jabar II ini menambahkan.