KPK menetapkan tangan kanan Akil Mochtar, Muhtar Ependy sebagai tersangka. Muhtar tidak dijerat dengan pasal yang terkait langsung dengan kasus korupsi, namun berhubungan dengan upaya menghalang-halangi proses hukum yang berlaku.

Pemilihan Presiden yang baru saja kita lalui meninggalkan sebuah kegaduhan. Penyebabnya, hasil rilis dari hitung cepat atau quick count. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, karena demokrasi tidak diboleh dirusak oleh mereka yang menipulatif dan tidak kredibel dalam bekerja.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mendapati temuan soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam pemilu legislatif. Salah satunya dipicu atas intervensi kepala daerah dan PNS.

usat Pelaporan Analisis Keuangan (PPATK) melakukan riset terkait transaksi mencurigakan anggota DPR. Hasilnya cukup mengejutkan, pergerakan transaksi mencurigakan mulai terjadi dua tahun sebelum pemilu digelar. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Poppy Darsono.‎ Alasannya, bukti yang diajukan Poppy tidak kuat.

Paguyuban Pasundan mengusulkan kriteria calon yang cocok menjabat direksi Bank bjb. Diharapkan kiprah bjb sebagai salah satu bank kebanggaan masyarakat Jabar ke depannya lebih bersinar dalam kancah perekonomian nasional.

Dalam surat dakwaan, Anas Urbaningrum, disebut menerima gratisan dari LSI dalam survei pemenangan Anas sebagai calon Ketum Demokrat. Anas menjanjikan sejumlah hal kepada LSI yang telah memberikan gratisan kepadanya.

Ribuan calon peserta seleksi Bintara Tahun Ajaran 2014 di Polda Metro Jaya menandatangani pakta integritas. Seluruh calon peserta, orangtua dan panitia berkomitmen untuk melaksanakan rangkaian tes dalam proses penerimaan Brigadir Polisi.

Latar belakang utama berdirinya sebuah lembaga survei adalah memberikan pendidikan politik terhadap publik melalui penelitian yang obyektif. Menjadikan lembaga survei sebagai tempat utama mencari nafkah merupakan salah kaprah dan berbanding terbalik dengan proses demokratisasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat untuk memilih dari tahun 1999 hingga 2009 terus menurun. Hal itu juga tampak dalam pilkada-pilkada di Indonesia.