Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kembali mengaktifkan MoU bersama (BNN) terkait pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan dengan melibatkan Dirjen PAS. Selama ini, Dirjen PAS dinilai belum menunjukan kesungguhannya memberantas narkoba di LP dan rutan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kembali mengaktifkan MoU bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan dengan melibatkan Dirjen PAS. Pelibatan Dirjen PAS dalam sidak memberantas narkotika di di Lapas dan Rutan harus diawasi ketat.

Menkum Amir Syamsuddin memastikan bahwa tanpa MoU dengan Kemenkum HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN) bisa melakukan penindakan di penjara. BNN memiliki kewenangan penuh.

Menkum HAM Amir Syamsudin menjamin MoU pemberantasan peredaran narkotika segera diaktifkan. Dalam pembakuan yang baru Dirjen Pas diikutsertakan dalam setiap operasi BNN

Petugas sipir Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersikukuh bila terjadi penamparan yang dilakukan Denny Indrayana saat sidak. Guna meyakinkan itu, petugas rela untuk disumpah pocong.

"Kesaksian BNN yang menyatakan tidak ada pemukulan oleh Denny terpatahkan dengan rekayasa penggalangan opini publik untuk mendelegitimasi Denny," tutur Ota.

Metode pemberantasan narkoba yang ditempuh oleh Kemenkum HAM dan BNN dinilai terbukti cukup efektif, terlepas dari kontroversi seputar isu pemukulan di dalamnya. Pemberantasan narkoba dengan metode silence operation itu dinilai cukup berhasil.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mendukung langkah Wamen Denny Indrayana melakukan sidak di lapas. Isu penamparan hanyalah masalah biasa, tak perlu mengganggu kerjasama BNN dan Kemenkum HAM.

Sidak narkoba yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana dan petugas BNN di LP Pekanbaru, Riau, diwarnai insiden penamparan terhadap sipir lapas. Jika terbukti, insiden penamparan itu patut dikecam.

Syukurlah pembekuan MoU antara lembaga Kemenkum HAM dengan BNN tidak makan waktu lama. Menkum HAM Amir Syamsuddin minggu depan akan mengaktifkan lagi MoU itu.