Lagi-lagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengaku kesulitan mengakses data-data yang mereka perlukan dari KPU. Bawaslu menilai, KPU telah mencapai titik nadir terendah dalam hal kredibilitasnya.

Sedikitnya 30 orang calon anggota legislatif (caleg) di Sumatera Barat (Sumbar) lolos ujian seleksi CPNS. Sesuai aturan, para caleg tersebut pun diminta mengundurkan diri.

Saat ini Golkar tidak mendukung majunya Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi capres. Tapi diam-diam ada petinggi Golkar yang bersimpati pada Sultan. Golkar dituding telah menzalimi Sultan.

Karena kinerjanya buruk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diragukan kemampuannya dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Pemerintah mengantisipasinya dengan membentuk desk pemilu. Haruskah? 

Semakin menurunnya minat masyarakat dalam pemilu atau lebih memilih golput menggambarkan betapa pesta demokrasi butuh orang yang populer, dipercaya, dan mampu membawa perubahan.

Hingga kini Dewan Kehormatan KPU belum juga dibentuk. Padahal pelanggaran demi pelanggaran telah dilakukan oleh KPU. Bawaslu pun mengusulkan agar KPU segera membentuk Dewan Kehormatan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran itu.

DPR diam saja ketika melihat daftar pemilih amburadul, verifikasi peserta acak-acakan, dan penetapan daerah pemilihan molor. Tetapi tidak dengan DCT yang tidak akurat.

Kinerja KPU selama ini dianggap buruk. Mulai dari agenda tahapan pemilu yang ditunda, hingga penentuan DPT dan DCT yang masih acak-acakan. Di depan anggota Dewan, Ketua DPR Agung Laksono membuka 'borok' KPU.

Mabes Polri menetapkan Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat (PD) Jodie Haryanto sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp 80 miliar. Oleh kuasa hukum Jodie, hal itu dianggap sebagai fitnah.

Pendaftaran tender untuk tinta, surat suara, formulir rekap suara, dan DCT telah ditutup 17 November kemarin. Pengumuman pemenang tender dijadwalkan dilakukan pertengahan Desember.