Fraksi PDIP DPR menolak mengikuti rangking capim KPK yang direkomendasikan Pansel KPK. PDIP merasa perlu menyaring pimpinan KPK dengan cara mereka sendiri.

Komisi III DPR menanamkan pengaruh pada capim KPK. Capim KPK yang terpilih akan diminta menandatangani pakta integritas.

Pansel KPK menegaskan ranking capim KPK menunjukkan kapasitas capim KPK. Namun Pansel tak memaksa Komisi III DPR menggunakan rekomendasinya.

DPR dinilai menjadikan fit and proper test capim KPK menjadi panggung baru untuk unjuk gigi di depan rakyat. Sayangnya DPR jadi lupa fokus dan tujuannya apa.

Komisi III telah membuang-buang waktu dengan mempolemikkan form laporan harta kekayaan capim KPK. Komisi III pun mengejar waktu agar seleksi capim KPK tak terganggu.

Tahap uji kepatutan dan kelayakan capim KPK akan dilanjutkan pada Senin pekan mendatang. Ketua DPR, Marzuki Alie, meminta siapapun nanti yang terpilih sebagai pimpinan KPK periode mendatang adalah orang yang benar-benar kredibel.

Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan sebaiknya pemilihan pimpinan komisi seperti KPK, KPU, KY dan lainnya dikembalikan ke Presiden.

Agar kesalahan yang dilakukan Pansel dalam memverifikasi LHKPN capim KPK tak terulang lagi, perlu dibentuk satu lembaga khusus untuk menyeleksi pimpinan komisi-komisi di Indonesia. 

Bukan hanya Komisi III DPR saja yang mengklarifikasi ke Pansel Capim KPK mengenai kekeliruan di formulir laporan kekayaan, salah satu Capim KPK Bambang Widjojanto juga mencoba melakukan hal serupa. Bedanya, Bambang meminta klarifikasi kepada KPK.

“Maka kita sependapat fit and proper test mulai besok Senin dan closing pada hari Jumat tanggal 2 Desember,” kata Ketua Komisi III, Benny K Harman.