Mabes Polri akan mempelajari permintaan KY dan akan segera melakukan koordinasi secepatnya. Yaitu soal skandal pemalsuan pembatalan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan.

MA-KY sepakat memeriksa hakim agung Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani. Khusus untuk Yamani, kedua lembaga ini membentuk majelis etik.

MA dan KY sepakat mengadili 3 hakim agung pembatal vonis hukuman mati bos narkoba Hengky Gunawan. Keduanya membentuk MKH dan diharapkan bisa menguak siapa saja mafia peradilan dalam putusan yang menuai kontroversi tersebut.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepakat membawa kasus Hakim Agung Achmad Yamanie ke Majelis Kehormatan Hakim. Selain itu, majelis hakim yang turut menangani peninjauan kembali terpidana kasus narkoba Hanky Gunawan yakni Imron Anwari dan Hakim Nyak Pha, juga akan diperiksa.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada MA dan KY untuk memeriksa hakim agung Imron, Nyak Pha dan Yamani. Hal ini merupakan pertama kali di Indonesia yang dibentuk untuk mengadili hakim agung.

MA dan KY sepakat membentuk majelis kehormatan hakim (MKH) untuk hakim agung Imron, Nyak Pha dan Yamani. Hal ini dilatar belakangi skandal pemalsuan pembatalan putusan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan.

Kekayaan ketua majelis perkara Hengky Gunawan, hakim agung Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari Rp 964 juta. Kekayaan ini jauh di bawah kekayaan stafnya, Dwi Tomo, yang berjumlah Rp 1,1 miliar.

Komisi Yudisial (KY) menelusuri skandal pembatalan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan. Guna menemukan bukti tindak pidana tersebut, KY meminta bantuan Mabes Polri.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menantang hakim agung Ahmad Yamani untuk membongkar kebobrokan Mahkamah Agung (MA) terutama dalam skandal pembatalan vonis mati gembong narkoba.

7 Komisioer KY akan mendatangi MA. Agendanya satu: mempertanyakan di balik mundurnya hakim agung Ahmad Yamani terkait skandal pemalsuan putusan kasus Hengky Gunawan.