Kritik Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyebut Presiden SBY berlebihan menyikapi kasus bebasnya Muchdi Pr merupakan cermin ketidakpahaman Undang-Undang (UU) dan mekanisme politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Jawa Timur  dinilai sejumlah kalangan telah menabrak sejumlah undang-undang. Menkum HAM Andi Matalatta menilai apapun putusan MK tidaklah bisa diganggu gugat.

Kemat Cs, korban salah tangkap polisi, diimbau melakukan gugatan hukum ke pengadilan. Sebab dengan cara itulah mereka akan memperoleh ganti rugi sekaligus permohonan maaf dari kepolisian.

Eksekusi mati terhadap tiga terpidana mati bom Bali I Amrozi cs ditunda lagi. Ada apa di balik itu? Ada negosiasi dini hari dan pilihan-pilihan yang sulit.

Tim Pengacara Muslim (TPM) bakal menumpahkan unek-uneknya kepada anggota Komisi III DPR salah satunya, pelarangan menjenguk terpidana mati Amrozi Cs.

Korban Tragedi Tanjung Priok Tahun 1984 silam, didampingi Kontras mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM segera mendorong Kejaksaan Agung melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Bebas MA.

Partai Republiku kalah di tingkat kasasi dalam perkaranya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai ini pun langsung mengajukan peninjauan kembali (PK).

Keputusan Kejaksaan Agung RI umumkan jadwal eksekusi mati Amrozi Cs. di luar kelaziman. Selama ini untuk terpidana mati kasus lain, publik baru mengetahuinya setelah eksekusi dilaksanakan.

Syamsul Ma'arif, Ketua KPPU yang juga calon hakim agung MA, didera gosip suap ke Komisi III DPR. Gosip itu antara lain berbunyi, Semua sudah beres. Jadinya harga satu suara anggota Komisi III yaitu US $ 30 ribu.

Penyidikan kasus dugaan suap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal terus berlanjut. Kini giliran kolega Iqbal yang dimintai keterangan. Ada 4 anggota KPPU diperiksa KPK.