Dalam kepemimpinannya selama kurang lebih 1,5 tahun, Jokowi sudah mendapat tempat di hati warga Jakarta. Fakta Jokowi maju sebagai capres dari PDIP disayangkan beberapa kelompok yang menilai Jakarta masih membutuhkannya.

Dengan majunya Gubernur DKI Joko Widodo menjadi capres PDIP, posisi Wakil Gubernur DKI berpotensi besar kosong. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menolak mentah-mentah jika disuruh menjadi pengganti Gubernur Joko Widodo di Jakarta.

Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Jokowi digugat oleh tim advokasi Jakarta baru. Kalangan internal PDIP Pro Jokowi pun membela.

Joko Widodo panen kritikan usai penunjukkan dirinya menjadi capres PDIP, terutama dari Prabowo Subianto. Tokoh senior PDIP Sabam Sirait menasihati Jokowi agar siap menjadi sasaran kritikan.

Perjanjian dibuat antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara panjang lebar tentang arah kebijakan Partai NasDem terkait penegakan hukum di Indonesia.

Gerindra kembali mengungkit perjanjian antara Megawati dan Prabowo pasca ditetapkannya Jokowi sebagai capres PDIP. Perjanjian itu diungkit untuk membeberkan kepada publik hal yang sebenarnya terjadi antara Gerindra dan PDIP.

Tim Advokasi Jakarta Baru mendaftarkan gugatan untuk Gubernur DKI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan ini terkait penetapan Jokowi sebagai capres PDIP.

Prabowo Subianto terus melempar sindiran tajam ke capres PDIP Jokowi. Saat kampanye di daerah-daerah pun capres Gerindra ini terus menyindir komitmen Jokowi menyelesaikan tugas 5 tahun memimpin Jakarta.

Pasar merespons positif pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDI Perjuangan. Euforia semata?