detikNews

SBY Harus Cabut Darurat Sipil di Aceh

Pemerintah baru harus mencabut darurat sipil di Aceh. Sementara Mega, harus bertanggungjawab atas kebijakan politik yang dibuatnya di Aceh.

Kamis, 14 Okt 2004 17:02 WIB

detikNews

LSM Minta DPR Tolak Pengunduran Diri Panglima

Sejumlah LSM meminta DPR menolak pengunduran diri Panglima TNI hingga presiden terpilih 2004 dilantik.

Selasa, 12 Okt 2004 16:37 WIB

detikNews

Aliansi LSM Desak SBY Selesaikan Kasus Pelangggaran HAM

Keluarga korban dan organisasi pembela HAM mendesak presiden terpilih SBY untuk segera menyelesaikan pelanggaran berat HAM di masa lalu.

Selasa, 12 Okt 2004 14:54 WIB

detikNews

Kejagung Tetap Inginkan Jaksa Agung Karir

Kendati banyak desakan agar jaksa agung dari non karir, tapi Kejagung tetap inginkan jaksa karir. Kejagung akan menerima jika presiden memilih dari non karir.

Senin, 11 Okt 2004 09:15 WIB

detikNews

Jaksa Agung Harus Non Karir

Presiden terpilih SBY harus memilih jaksa agung dari non karir. Orang dari internal kejaksaan sendiri dinilai sudah terlalu korup.

Minggu, 10 Okt 2004 21:17 WIB

detikNews

Sosok Jaksa Agung Tentukan Arah Penegakan Hukum oleh SBY

Menurut aktivis HAM Hendardi, pilihan terhadap sosok jaksa agung akan menjadi indikator utama arah politik penegakan hukum dari pemerintahan SBY-JK.

Jumat, 08 Okt 2004 09:13 WIB

detikNews

Imparsial Minta Pemerintah Mendatang Amandemen UU TNI

Imparsial menilai UU TNI tidak mencerminkan keinginan politisi sipil mereformasi TNI. Pemerintah mendatang diminta mengamandemen UU TNI.

Jumat, 01 Okt 2004 16:34 WIB

detikNews

Siang Nanti DPR Sahkan RUU TNI

Siang nanti akan digelar Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU TNI. Keputusan itu dicapai dalam rapat Komisi I DPR Rabu kemarin.

Kamis, 30 Sep 2004 07:11 WIB

detikNews

Politisi Sipil Setengah Hati Dorong Reformasi TNI

Rencana DPR mengesahkan RUU TNI pada 29 September dinilai mencerminkan sikap setengah hati politisi sipil dalam mendorong reformasi TNI.

Selasa, 28 Sep 2004 16:09 WIB

detikNews

Usulan BIN Diberi Wewenang Tangkap Orang Harus Ditolak

Imparsial menolak amandemen UU No 15/2003 yang mengatur kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penangkapan tersangka terorisme.

Rabu, 22 Sep 2004 16:03 WIB