Isu kudeta dengan demo besar-besaran tidak terbukti. Para aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) hanya menggelar aksi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Isu demo besar-besaran kiranya hanya isapan jempol. Polda Metro Jaya merilis, lokasi yang akan dipadati massa hanya di YLBHI di Jl Diponegoro, Jakpus. Itu pun karena ada pembagian sembako dan acara musik. 

Personel gabungan TNI dan Polri berjaga di kompleks MPR/DPR, Jakarta. Di halaman depan pintu gerbang utama, 3 mobil barracuda disiagakan mengantisipasi demonstrasi.

Terkait dengan aksi demo besar yang akan terjadi di Jakarta Senin besok, kepolisian menegaskan tidak akan terjadi aksi besar di Jakarta. Sesuai dengan surat pemberitahuan yang dilayangkan MKRI, aksi yang akan digelar adalah pembagian sembako.

Pembangunan gedung MA menjadi 14 lantai didukung DPR. Menurut Gede Pasek Suardika, hal ini mengingat banyaknya perkara dan tugas MA sehingga membutuhkan gedung baru.

MA membangun gedung baru 14 lantai di atas gedung MA tahun ini. Hal ini dikritik tajam karena masih banyak pengadilan di daerah yang memprihatinkan.

Hakim Dainuri dipecat pada November 2011 tetapi masih mengadili perkara di Mahkamah Syariah Tapaktuan, Aceh. Hal ini dinilai melukai rasa keadilan dan MA harus bertanggungjawab.

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan. Guna mewujudkan keinginannya, mereka mengajukan gugatan ke MK.

Tindakan untuk mengendalikan gerak organisasi masyarakat anarkis lewat RUU Ormas menuai penolakan. Sebanyak 96 ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia sepakat menolak RUU yang segera disahkan DPR itu.

APBN mengalokasikan dana Rp 53 miliar untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Diharapkan, proses tersebut berjalan lancar dan tidak gagal seperti Afsel.