Arif Afandi telah mengadukan Jawa Pos ke Dewan Pers akibat pemberitaannya yang dinilai kurang berimbang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan salut karena Arif tidak menempuh jalur hukum.

Pengaduan Jawa Pos oleh Arif Afandi ke Dewan Pers cukup strategis. Namun langkah calon walikota Surabaya itu dinilai pengamat politik tidak serta merta persoalanketidakberimbangan berita belaka.

PKB tidak akan mengalihkan suaranya ke calon walikota lain dalam coblos ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan. Konsistensi terhadap pasangan BF Sutadi-Mazlan Mansyur (Dhimaz) ini dianggap sebagai kemenangan partai.

Partai Damai Sejahtera (PDS) Surabaya saat ini masih berkoordinasi dengan DPP PDS  pusat untuk menentukan arah dukungan coblos ulang Pilwali Surabaya 2010. Rapat itu menentukan dukungan diberikan ke Risma-Bambang DH atau Arif Afandi-Adies Kadir (CACAK).

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) tentang pelaksanaan Pilwali Surabaya menyebabkan suksesi kepemimpinan di Surabaya bakal makin panas. Namunkeputusan MK harus tetap dilakukan.

Tudingan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak profesional dan memihak pada pasangan Arif Afandi-Adies Kadir (CACAK) diabaikan oleh Ketua MK, Mahfud MD. Ketua MK itu menganggap tudingan atau isu itu sebagai sampah.

Tim pemenangan pasangan Arif Afandi-Adies Kadir (CACAK) berusaha meraup suara golput dalam coblos ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan. Pasalnya pada wilayah tersebut, angka golput jumlahnya sangat tinggi.

Sengketa Pilwali Surabaya sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun yang patut disesali, keputusan final dan mengikat itu direaksi negatif  pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh vonis itu.

Keputusan MK tentang coblosan ulang dan penghitungan ulang dinilai sebagai KPU Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sebagai menyelenggarakan Pilwali 2010. Untuk itu, anggota KPU Kota Surabaya harus mundur dari jabatannya saat ini.

Pendukung pasangan calon walikota Arif Afandi-Adies Kadir (CACAK) sujud syukur setelah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka sangat gembira karena MK mengabulkan coblos ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan.