Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) digelar besok.
Ahli hukum tata negara menilai langkah DPR merevisi UU P3 bertentangan dengan Putusan MK. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja.
YLBHI mencium akal-akalan di balik revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Yaitu untuk mengakali legitimasi omnibus law dan Putusan MK.
Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi mengatakan nama 3 provinsi baru di Papua yang tercantum dalam usulan RUU Daerah Otonom Baru (DOB) masih bisa diubah.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada Rabu (6/4) menyetujui RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang (UU)