Kebijakan moratorium pengiriman TKI non-formal ke Arab Saudi, barangkali tak dapat berlangsung selamanya mengingat besarnya animo warga masyarakat bekerja di luar negeri. Tetapi TKI mendatang sebaiknya memiliki keterampilan teknis bidang lain.

Buntut kasus pemancungan TKI Ruyati, SBY membentuk Satgas TKI. Pembentukan satgas ini dinilai sebagai solusi instan dan hafalan karena SBY sebelumnya cukup sering membentuk satgas-satgas untuk mengatasi suatu permasalahan.

"Semua pihak sebaiknya memberi ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (25/6/2011).

"Saya tegaskan BNP2TKI masih relevan. Bahkan saya serahkan 99 persen kewenangan operasional kepada BNP2TKI," tutur Menakertrans Muhaimin Iskanda.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya merupakan negara yang paling rawan untuk para TKI yang menjadi PRT. Penarikan para WNI yang bekerja disana harus segera dilakukan.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengklaim pihaknya telah menunjukkan progres positif dengan mengurangi jumlah TKI secara signifikan dari awal tahun ini.

DPR yang paling berbangga hati dengan pembentukan Satgas TKI oleh Presiden SBY. DPR merasa rekomendasinya diperhatikan sepenuhnya.

Tim Pengawas Perlindungan TKI FPDIP DPR mengimbau agar Satgas TKI yang sudah dibentuk Presiden SBY bekerja maksimal dan membuktikan tak hanya dijadikan pencitraan politik belaka.

Peristiwa hukuman pancung yang dialami oleh Ruyati bin Satubi di Arab Saudi membuat pemerintah memberlakukan moratorium TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011. Namun, adanya moratorium tersebut justru diperkirakan akan menimbulkan masalah baru, yaitu penyelundupan TKI ilegal melalui ibadah haji dan umrah.

Fraksi PDIP merilis 25 nama TKI yang saat ini terancam hukuman mati di Arab Saudi. Termasuk diantara TKI itu terdapat nama Darsem yang telah divonis bersalah melakukan pembunuhan di Saudi.