Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, secara tegas menolak legalisasi perjudian. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak melegalkan perjudian dengan membangun lokalisasi.

Bagi beberapa kaum perempuan Aisyiyah, Din Syamsudin masih cukup baik untuk bisa berjalan membangun Muhammadiyah 5 tahun ke depan.

Sidang pleno pertama Muktamar Muhammadiyah ditunda, akibat peserta sidang tidak memenuhi kuorom dua pertiga peserta. Dari 2.800 peserta muktamar yang hadir hanya seperlima peserta saja.

Sebanyak 39 orang dari 124 nama dinyatakan lolos daftar calon tetap (DCT) anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Salah satunya adalah mantan Danjen Kopassus yang juga politisi Partai Gerindra, Muchdi Pr.

Mantan Danjen Kopassus, Muchdi PR masuk 124 Daftar Calon Sementara Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati hingga batas akhir tidak menyerahkan surat kesediaan mundur dari pimpinan partai politik sehingga dicoret oleh panitia pemilihan.

Sebanyak 125 calon siap maju dalam pemilihan ketua umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke 46 yang akan digelar pada 3-8 Juli 2010 mendatang. Sidang Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 1-2 Juli akan menyaring lagi menjadi 39 orang untuk dipilih dalam muktamar.

Muktamar ke 46 dan peringatan satu abad organisasi Muhammadiyah sebentar lagi akan digelar di Yogyakarta pada Juli 2010. Kecil kemungkinan pihak luar melakukan intervensi dan masuk dalam kepengurusan Muhammadiyah.

Menjelang Muktamar 100 Tahun organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah akan menggelar Munas ke 27 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 1-4 April 2010. Namun acara itu tidak akan membahas fatwa haram rokok.

Fenomena markus yang muncul di mana-mana menjadi perhatian PP Muhammadiyah. Karena itu, salah satu ormas Islam terbesar di tanah air itu akan membahas persoalan tersebut pada Munas ke 27 Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah.

Muhammadiyah menyerukan keprihatinan atas kondisi politik bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengingatkan kemungkinan munculnya politik dinasti dan neo KKN.