Rapat Komisi II yang mengundang Bawaslu, KPU dan Kemendagri hari ini, justru menjadi ajang klaim data DPT bermasalah. Komisi II meminta mereka selesaikan bersama-sama jangan sendiri-sendiri.

Setelah Bawaslu dan KPU menyebut ada jutaan pemilih masih bermasalah, kali ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menyebut ada 30 Juta pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisi II DPR mengadakan rapat dengan KPU, Bawaslu, dan Ditjen Kependudukan dan Kemendagri. Mereka membahas soal waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kemungkinan besar diundur.

Proses pembuatan e-KTP terus berjalan. Hingga 6 November sudah ada 172 juta data masuk untuk e-KTP. Pencapaian ini jauh lebih cepat 55 hari dibandingkan dengan yang dijadwalkan sebelumnya.

Pendataan identitas warga DKI Jakarta terkait program e-KTP dimulai 1 Agustus. Namun, hingga hari ini perangkat yang akan digunakan seperti komputer belum terdistribusi dengan baik.

KTP elektronik (e-KTP) hanya diterbitkan bagi warga DKI Jakarta yang resmi tercatat di kelurahan. Bagi warga pendatang, harus memenuhi syarat-syarat pembuatan e-KTP yang telah ditetapkan.

Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut.

Kemendagri mulai melakukan pengetesan pembuatan e-KTP di Jakarta. Uji coba yang dilakukan di Kelurahan Menteng menujukkan pembuatan e-KTP hanya memakan waktu dua menit saja.