Mahkamah Agung (MA) mengakui kepercayaan sebagai agama di luar 6 agama resmi sesuai UU Administrasi Kependudukan. Apa yang menjadi putusan MA tersebut layak diapresiasi.

Maraknya korban kejahatan perbankan membuat YLBHI gusar. Hal ini mendorong YLBHI untuk mendampingi nasabah yang tengah mendapat masalah dengan pihak perbankan.

MA yang menjadi payung para hakim agung seharusnya menjaga keagungan para wakil Tuhan itu. Namun lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan dan berbagai masalah lainnya, mencoreng keagungan tersebut.

Lepasnya koruptor Rp 1, 2 triliun Sudjiono Timan membuat MA dinilai pantas mendapatkan rapor merah. Sebab Timan yang masih buron bisa mengajukan PK melalui istrinya dan dikabulkan.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit BPK tahap II terhadap proyek Hambalang ke KontraS. Pelaporan dilakukan karena diduga hilangnya nama-nama tersebut karena ada intervensi.

Profesor Soetandyo Wignjosoebroto, guru besar Fisip Unair meninggal dunia. Almarhum sudah seminggu ini menjalani perawatan karena sakit yang dideritanya. 

Komisi Yudisial telah membentuk panel untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik atas putusan bebas Sudjiono Timan, koruptor Rp 1,2 triliun. Menurut Ketua Tim Panel Pemeriksaan kasus Sudjiono Timan, Taufiqurrahman Sahuri, Jaksa dapat mengajukan kembali PK.

ICW, YLBHI, dan ILR bergabung menjadi Koalisi Pemantau Keadilan untuk melaporkan lima hakim ke KY. Lima hakim yang dilaporkan ini terkait lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan.

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan dari vonis 15 tahun penjara membuat masyarakat tercengang, tidak terkecuali internal MA. Setiap kasus besar yang akan dianulir seharusnya dirapatkan terlebih dahulu.

Putusan peninjauan kembali (PK) yang melepaskan Sudjiono Timan dikecam banyak pihak. Salah satunya dalam menerapkan hukum terhadap PK yang diajukan oleh istri Timan yang menyalahi KUHAP.