Sekretaris Kabinet Dipo Alam menerbitkan surat edaran soal larangan pejabat negara melakukan kongkalikong dengan politisi DPR. Surat edaran itu mendapat dukungan penuh dari DPP Partai Amanat Nasional.

Menteri BUMN Dahlan Iskan siap blak-blakan membuka siapa saja oknum DPR yang meminta 'upeti' kepada BUMN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy menolak istilah kongkalikong terkait dugaan adanya anggota DPR yang meminta jatah ke kementerian BUMN. Tjatur lebih senang menyebut permainan tersebut sebagai permufakatan jahat yang harus diproses hukum.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut nama oknum anggota DPR yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah.

Surat edaran pemerintah untuk menolak kongkalikong direksi BUMN dengan politisi DPR cukup membuat politisi korup panik dan was-was. Benarkah?

Menteri BUMN Dahlan Iskan siap membeberkan siapa saja peminta 'upeti' di lingkungan BUMN yang disebut-sebut dari kalangan DPR. Namun dia menunggu undangan resmi.

BK DPR meminta kepada menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan siapa saja anggota DPR yang meminta upeti kepada pejabat BUMN. Dengan laporan resmi, BK akan lebih mudah memproses anggota DPR yang menyalahi aturan tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustafa, menilai pernyataan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Seskab Dipo Alam soal adanya anggota dewan yang meminta upeti tidak bisa digeneralisir.

Menteri BUMN Dahlan Iskan 'diserang' politisi Senayan soal surat edaran kongkalikong APBN yang diterbitkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dahlan dituding sebagai orang di balik surat itu. Apa tanggapan Dahlan?

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan laporan Dahlan Iskan ke Seskab yang berujung pada keluarnya surat edaran stop kongkalikong. Dia menilai cara kerja Dahlan Iskan yang demikian adalah bentuk pencitraan.