Usai menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP, KPK langsung melakukan penggeledahan 

56 hari jelang pemungutan suara, rupanya masih ada pemilih 'siluman' alias pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal surat suara Pileg sudah mulai dicetak oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk menggelar workshop atau penataran terkait persoalan DPT yang belum rampung. Namun Ketua KPU Husni Kamil Manik belum dapat memastikan kapan waktunya.

Rapat pleno tindaklanjuti perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah yang digelar KPU hari ini akhirnya menemui titik terang. Sebanyak 3,3 juta pemilih yang masih bermasalah dipulihkan oleh Kemendagri dengan memberi NIK. Meski 54,642 di antaranya masih bermasalah.

KPU siap melaporkan hasil perbaikan 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah pada Rabu (4/12) besok. Namun, meski sudah dikerjakan sebulan, masih ada 3,3 yang bermasalah sehingga hari ini waktu terakhir perbaikan.

Tenggat waktu bagi KPU memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah jatuh pada 4 Desember 2013 besok. Namun meski upaya penyelesaian DPT belum sepenuhnya tuntas, kerja keras KPU tetap laik diapresiasi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan KPU memuat 10,4 juta pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun saat ini Kemendagri telah menemukan 6 juta diantaranya telah memiliki NIK.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU tadi malam sebanyak 186.612.255, masih menyisakan 10,4 juta pemilih tanpa NIK. Bawaslu merekomendasikan agar KPU menyelesaikan pemilih bermasalah itu selama 30 hari.

KPU memasukkan 10,4 juta data pemilih yang bermasalah ke dalam DPT. KPU beralasan tidak ingin mengebiri hak warga negara untuk memilih.

Adanya temuan 10,4 juta pemilih yang tak mempunyai NIK membuat KPU dan Bawaslu kerepotan karena DPT sudah ditetapkan di Kab/Kota hari ini. Tim teknis KPU dan Bawaslu bersama-sama selesaikan 10,4 juta data itu.