detikNews

Tolak Perppu Ormas, Hanafi Rais: Pemerintah Alergi Parlemen

Politikus PAN Hanafi Rais menyinggung agar pemerintah tidak terlalu gampang mengeluarkan perppu.

Selasa, 24 Okt 2017 13:27 WIB

detikNews

Bicara Lantang, Politikus NasDem: Perppu Ormas Jaga Ideologi Negara

Perppu Ormas dinilai menjadi payung bagi ormas agar tetap sejalan dengan ideologi negara.

Selasa, 24 Okt 2017 12:51 WIB

detikNews

Tolak Perppu Ormas, PKS: Aturan Rawan Ditafsirkan Sepihak

PKS menilai ada aturan yang rawan disalahtafsirkan dalam menangani ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Selasa, 24 Okt 2017 12:22 WIB

detikNews

Dukung Perppu Ormas, Azyumardi: Ini soal Eksistensi Bangsa

Azyumardi mengatakan Perppu Ormas juga perlu dilihat dari sudut pandang terancamnya eksistensi bangsa karena suatu ormas menolak Pancasila.

Rabu, 18 Okt 2017 15:41 WIB

detikNews

Fahri Hamzah Tak Setuju Anggaran Densus Tipikor Rp 2,6 T

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta anggaran untuk Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju.

Rabu, 18 Okt 2017 13:35 WIB

detikNews

Yusril Anggap Perppu Ormas Tak Segenting Perppu 'Bom Bali'

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menolak Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Rabu, 18 Okt 2017 13:12 WIB

detikNews

Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Apa saja?

Rabu, 18 Okt 2017 10:30 WIB

detikNews

DPR Diminta Tak Buru-buru Setujui Pembentukan Densus Tipikor

KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) setuju terkait pembentukan Densus Tipikor dengan konsep kerja mirip Densus 88 Anti-teror. DPR diminta tak cepat menyetujui.

Selasa, 17 Okt 2017 09:40 WIB

detikNews

Ada Ketua Pengadilan Korup, Pansus Tetap Minta KPK Izin Penyadapan

Adanya oknum hakim korup, menurut pansus bukan jadi alasan kemudian KPK tidak minta izin pengadilan soal penyadapan.

Senin, 09 Okt 2017 06:48 WIB

detikNews

'Pasal Guantanamo' Dihapus dari RUU Terorisme, Diganti Pencegahan

Pasal 43A atau 'Pasal Guantanamo' dihapus dalam Revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Pasal itu diganti pencegahan.

Kamis, 05 Okt 2017 14:42 WIB