Dalam RUU KUHP, ternyata juga dimasukkan delik tipikor dan TPPU. KPK terancam jadi macan ompong.

50 Tahun lebih RUU KUHP dibahas tapi tidak kunjung kelar. Kapan KUHP baru disahkan jika pekerjaan DPR studi banding terus menerus?

"Presiden harus taati putusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca putusan MK tersebut?" ujar Fadli Zon.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly menyatakan draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan.

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut.