Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Bantuan sebesar Rp 2,5 miliar diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada korban Gaza akibat serangan tentara Israel.‎

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), kembali terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) dalam Assembly di Incheon, Korea, 25 - 28 Agustus 2014.

Keseriusan Jepang merambah bidang halal ditunjukkan lewat digelarnya KTT Halal Jepang untuk pertama kalinya di Tokyo, 4-6 Agustus lalu. Di ajang ini, Jepang sepakat saling mempromosikan ekspor dan impor halal dengan Penang, Malaysia.

Muhammadiyah akan segera menggelar kajian khusus untuk menyikapi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 yang melegalkan praktik aborsi. Dalam kajian itu, Muhammadiyah akan melibatkan kalangan internal yang berhubungan langsung dengan peraturan baru tersebut.

Din Syamsuddin mengaku siap masuk kabinet. Namun sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dia merasa perlu untuk meminta persetujuan dari organisasi yang dipimpinnya jika tawaran itu nantinya datang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengimbau apapun keputusan MK terkait sengketa hasil Pilpres yang akan diputuskan hari ini agar dihormati dan diterima. Dia menyerukan dua pihak yang bersengketa segera bertemu demi persatuan bangsa.

Hubungan Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 9 Juli 2014 lalu disarankan untuk dilakukan rekonsiliasi. Presiden terpilih, Joko Widodo mengatakan hubungan dengan Prabowo baik-baik saja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar silaturahmi di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua MUI Din Syamsuddin menyinggung perpecahan organisasi Islam di Indonesia karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Pemberitaan akan keberadaan ISIS yang merebak mendapat perhatian khusus. Ketum MUI Din Syamsuddin meminta pemerintah mengungkap keberadaan gerakan radikal di lingkungan mereka.

Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menyebutkan tidak perlu fatwa dengan adanya ISIS. Sebab kegiatan radikal seperti itu sudah pasti haram.