Anggota Komisi Hukum DPR, Deding Ishak, meminta Menkum HAM Amir Syamsuddin legowo menerima putusan hakim PTUN yang membatalkan SK tentang pembatalan pembebasan bersyarat tujuh narapidana.

Langkah Wamenkum HAM Denny Indrayana mengeluarkan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dituding sebagai langkah amatiran. Denny justru menyatakan tudingan itu sebagai resiko pertarungan.

Yusril Ihza Mahendra merespons balik pernyataan Denny Indrayana, terkait dikabulkannya gugatan kliennya oleh PTUN Jakarta. Apa yang dilakukan Yusril untuk membela orang yang sedang dizalimi Denny.

Lembaga peradilan tertinggi Indonesia selain menyimpan kisah korupsi juga menyimpan cerita nepotisme. Nepotisme ini menjadi dasar pijakan MA dalam membuat kebijakan lembaga.

Berbagai masalah kerap terjadi di berbagai LP di Indonesia. Mulai dari transaksi narkoba, transaksi seksual, dan kerusuhan. Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, Komisi III DPR RI merasa perlu untuk merevisi UU.

Menkum HAM Amir Syamsuddin sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak di luar nikah. Ia berpendapat putusan MK bijaksana.

Menkum HAM Amir Syamsuddin terbuka atas kritikan dan ketidakpuasan terhadap keberadaan penjara anak. Bagi dia, penghapusan penjara anak harus berlandaskan UU.

Pembenahan sistem Dirjen Pemasyarakatan terus dilakukan menyusul M Nasir yang membesuk Nazaruddin di luar jam besuk. Perlu konsistensi dalam penegakan langkah ini.

Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor dengan alasan melanggar HAM. Apa yang dilakukan beberapa anggota DPR ini mendapat sorotan dan memunculkan anggapan DPR pro koruptor.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto menjebloskan Kepala Badan Kesatuan Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbanpolinmas), Bagus Wahyu Broto. Mantan Kadisnakertrans ini terlibat korupsi dana bagi hasil cukai tahun 2009, senilai Rp 207 juta.