Sebanyak 86 anggota DPR mengajukan interpelasi penolakan pengetatan remisi koruptor dengan alasan melanggar HAM. Apa yang dilakukan beberapa anggota DPR ini mendapat sorotan dan memunculkan anggapan DPR pro koruptor.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto menjebloskan Kepala Badan Kesatuan Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbanpolinmas), Bagus Wahyu Broto. Mantan Kadisnakertrans ini terlibat korupsi dana bagi hasil cukai tahun 2009, senilai Rp 207 juta.

Aparat Polres Bogor Kota mengamankan seorang remaja pria berinisial Ir di Stasiun Bogor. Remaja berusia 17 tahun itu diamankan karena diduga telah mencabuli siswi Sekolah Menegah Pertama (SMP) berinisial AR (14).

Dua dari empat terdakwa kasus korupsi dana Pilpres 2004, dieksekusi Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Keduanya langsung dititipkan ke LP Banyuwangi setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Salah seorang mantan anggota DPRD Kota Surakarta, Heru S Notonegoro, melayangkan gugatan perdata kepada Menkum dan HAM dan empat bawahannya. Menkumham dinilai telah mengabaikan hak-haknya saat dia menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surakarta sebagai terpidana kasus korupsi.

Polisi melibatkan Bapas dalam menangani kasus rekaman video mesum pelajar kelas 2 SMU di Kecamaran Rajeg, Kabupaten Tangerang, antara RD dan NA. pasalnya, RD yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih dibawah umur, yakni 16 tahun.

Menkum HAM Amir Syamsuddin diultimatum Komisi III DPR untuk memutuskan nasib pengetatan remisi koruptor paling lambat pada 7 Januari 2012. Amir berjanji akan segera memberi keputusan.

Rapat Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membahas pengetatan remisi berlangsung tenang. Tak banyak hujan interupsi dan perdebatan panjang dalam rapat kali ini.

Tiga fraksi mulai melunak sikapnya terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan‎​ pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Kemenkum dan HAM bisa memperbaiki aturan remisi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

"Kami dianggap melanggar peraturan, melanggar HAM dan lain sebagainya. Apa maunya koruptor dibikin longgar aturannya? Apa koruptor harus diistimewakan?" kata Wamenkum HAM, Denny Indrayana.