detikFinance

DPR: Penolakan Komite Pengawas Perpajakan Mengherankan

Pemerintah terang-terangan menolak pembentukan Komite Pengawas Pajak. Hal ini menimbulkan keheranan, karena pemerintah lah yang mengusulkan.

Jumat, 25 Mei 2007 11:39 WIB

detikFinance

Menkeu Dinilai Timbulkan Kepanikan Yang Tak Perlu

Ribut-ribut tentang bahaya krisis ekonomi dinilai sebagai kesalahan Menkeu Sri Mulyani. Menkeu dinilai menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di pasar.

Jumat, 11 Mei 2007 17:29 WIB

detikFinance

SBY Didesak Keluarkan Aturan Zonasi Hipermarket Juni 2007

Presiden SBY didesak untuk ikut mengeluarkan atuaran mengenai zonasi pasar modern (hipermarket) paling lambat Juni 2007.

Kamis, 19 Apr 2007 15:17 WIB

detikFinance

Ketua Pansus Pajak Diganti

Ketua Pansus RUU Perpajakan diganti. Selama ini ketua pansus dipegang oleh Herman Widyananda. Herman ditetapkan menjadi anggota BPK baru.

Rabu, 11 Apr 2007 11:50 WIB

detikFinance

Aneh dan Lucu, Hibah Kok Ditolak

Aneh dan lucu, perintah Wapres Jusuf Kalla untuk mencoret proyek yang dibiayai hibah asing di bawah US$ 100.000 karena dianggap merendahkan martabat.

Rabu, 11 Apr 2007 11:06 WIB

detikFinance

Pengesahan RUU KUP Mundur Lagi

Pengesahan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kembali molor. DPR masih tarik ulur mengenai pasal 25 ayat 7 tentang keberatan pajak.

Selasa, 27 Mar 2007 17:11 WIB

detikFinance

Pemerintah Didesak Sita Jaminan Texmaco

Aset Texmaco Grup kembali tidak laku dijual ke investor. Pemerintah sebaiknya mengkaji opsi lain yakni melakukan sita jaminan terhadap aset Texmaco.

Rabu, 21 Feb 2007 18:24 WIB

detikFinance

SBY Diminta Periksa Menkeu dan Jaksa Agung

Presiden diminta memeriksa Menteri Keuangan dan Jaksa Agung terkait penghentian penyidikan wajib pajak Pendiri Ramayana Paulus Tumewu.

Selasa, 20 Feb 2007 18:02 WIB

detikFinance

Hitungan Utang Obligor BPK dan Depkeu Beda Rp 7 Triliun

Depkeu dan BPK merilis hitungan yang berbeda atas utang 7 obligor kakap pengemplang BLBI. Selisihnya mencapai hingga Rp 7 triliun.

Senin, 12 Feb 2007 08:35 WIB

detikInet

DPR Minta Temasek Tidak Arogan

Komisi XI DPR mendukung rencana pemerintah buy back saham PT Indosat Tbk. DPR juga meminta Temasek, pemilik Indosat, agar tidak arogan.

Rabu, 31 Jan 2007 11:52 WIB