detikNews

Soal Hak Imunitas, Politikus Gerindra: Ada Batasannya

Politikus partai Gerindra Nizar Zahro lebih menerima pendapat pakar hukum soal hak imunitas anggota dewan. Menurutnya, hak imunitas itu ada batasannya.

Kamis, 13 Apr 2017 17:01 WIB

detikNews

Novanto Dicekal, PAN: Hormati Kepentingan KPK Menguak Kasus e-KTP

Fraksi PAN di DPR mengatakan pencekalan Setya Novanto untuk kepentingan KPK dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Kamis, 13 Apr 2017 16:09 WIB

detikNews

Ketua DPR Novanto Dicekal, Fraksi PDIP: Ini Dilematis

Hendrawan Supratikno mengatakan cekal untuk Novanto dilematis. Sebagai Ketua DPR, Novanto memiliki fungsi diplomatis.

Kamis, 13 Apr 2017 15:30 WIB

detikNews

Beda Sikap Pimpinan DPR soal Pencekalan Novanto

Empat Wakil Ketua DPR berbeda pendapat dalam menyikapi surat pencekalan terhadap Setya Novanto.

Kamis, 13 Apr 2017 13:33 WIB

detikNews

Soal Hak Imunitas, NasDem: Berakhir Saat Berstatus Tersangka

Fraksi NasDem di DPR mengatakan hak imunitas berakhir ketika anggota dewan sudah berstatus sebagai tersangka.

Kamis, 13 Apr 2017 13:16 WIB

detikNews

Pencekalan Novanto Disoal, Dirjen Imigrasi: Sudah Sesuai Aturan

Imigrasi hanya menindaklanjuti permintaan pencegahan Setya Novanto dari KPK.

Kamis, 13 Apr 2017 13:14 WIB

detikNews

PDIP: Tak Ada Kaitan Langsung Hak Imunitas dengan Proses Pidana

Fraksi PDIP di DPR mengatakan hak imunitas anggota dewan tidak berkaitan langsung dengan proses pidana. Kenapa?

Kamis, 13 Apr 2017 11:51 WIB

detikNews

Hanura: Hak Imunitas Berkenaan dengan Rapat, Bukan Penyidikan

Menyikapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Hanura mengatakan hak imunitas anggota DPR itu digunakan saat rapat, bukan untuk penyidikan.

Kamis, 13 Apr 2017 11:22 WIB

detikNews

Kata Wapres Sampai Pakar Hukum soal DPR 'Tak Kebal' KPK

Setya Novanto dicekal bepergian ke luar negeri lantaran kesaksiannya dianggap penting untuk proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kamis, 13 Apr 2017 11:04 WIB

detikNews

Soal Hak Imunitas, Anggota Komisi III DPR: Dewan Bisa Dicekal

Arsul Sani menegaskan tindak pidana tak masuk dalam ranah hak imunitas, apalagi korupsi. Oleh sebab itu, pencekalan dalam rangka proses hukum sah dilakukan KPK.

Kamis, 13 Apr 2017 10:06 WIB